Meneruskan program pemerintahan Jokowi tanpa evaluasi maka bisa menjadi kelemahan bagi pasangan Prabowo-Gibran
Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan visi-misi program ekonominya. Swasembada pangan dan energi menjadi misi besar bagi pasangan yang diprediksi bakal meneruskan program petahana ini.
Selain fokus pada telekomunikasi dan keamanan siber, pasangan Prabowo-Gibran juga akan memperluas pembiayaan UMKM lewat holding pembiayaan ultra mikor (PNM Mekar). Mereka juga akan melanjutkan program hilirisasi serta industrialisasi di wilayah timur, dan lain-lain. Namun, program yang juga sering digadang-gadang pasangan ini adalah memberi makan siang dan susu gratis di setiap sekolah dan pesantren, pemeriksaan kesehatan gratis, menambah dan melanjutkan kartu-kartu kesejahteraan hingga menaikkan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan goals pasangan ini adalah swasembada di bidang pangan dan energi. Jika terpilih, Capres Prabowo akan mengurangi impor pangan demi memperkuat perekonomian makro.
“Pak Prabowo kan ditanya bagaimana untuk memperkuat Rupiah, ya salah satunya adalah dengan swasembada pangan. Dan kalau masyarakat awam pasti berpikir swasembada pangan dengan hubungannya apa ya? Karena dengan swasembada pangan otomatis capital outflow-nya itu akan berkurang, otomatis Rupiah akan bisa lebih stabil dan lebih kuat gitu ya,” bebernya.
Begitu juga dengan sektor energi di mana Indonesia selama ini juga sebagai importir Bahan Bakar Minyak (BBM). Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menambahkan impor pangan dan energi yang besar tersebut sangat membahayakan bagi kemandirian dan kedaulatan bangsa. “Saat ini saja yang gampang saja dengan naiknya harga minyak di pasaran dunia, APBN kita terancam sekali. Sekarang sudah US$90 per barel lebih, kalau naik US$95 tentu itu akan sangat mengguncang APBN kita,” tandasnya.
Untuk mengurangi impor BBM tersebut, Eddy mengatakan lifting produksi minyak mentah dan gas Indonesia juga harus meningkat. Lalu, yang lebih penting, Indonesia perlu beralih ke energi terbarukan yang lebih kredibel. Menurutnya, energi terbarukan yang berkelanjutan ini salah satu karakteristiknya adalah imbal hasil investasi yang termasuk lama. Dia membandingkan jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bisa ‘balik modal’ dalam waktu 2 tahun, maka pembangkit energi terbarukan bisa memakan lima sampai enam tahun.
“Sehingga membutuhkan insentif, dan disini diberikan insentif kepada investornya, baik itu insentif dari segi fiskalnya, insentif untuk akuisisi lahannya, termasuk juga insentif untuk yang paling penting tarif, termasuk juga untuk jangka waktu ini kalau di pembangkit listrik,” bebernya.