Jika tidak cermat, subsidi EV bakal salah sasaran dan mencederai keadilan masyarakat.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB),
mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) mengenai subsidi kendaraan listrik di kantor KPBB di
Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum MTI Damantoro mengingatkan, subsidi BBM sudah menembus angka Rp500 triliun, jauh melampaui anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kesejahteraan masyarakat.
Sementara di sisi lain Indonesia sudah berkomitmen kepada dunia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat yang mana strategi utamanya adalah transisi energi dari BBM ke listrik melalui konversi teknologi kendaraan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik (electric Vehicle-EV). Transisi dari energi BBM yang saat ini masih disubsidi ratusan triliun, merupakan pilihan kebijakan yang tidak mudah. Untuk itu di masa depan, pemerintah harus punya cara untuk merekonsiliasikannya.
"Jangan sampai terulang lagi, pengembangan EV yang sangat penting untuk transisi energi menjadi gagal karena kebijakan pemerintah yang tidak holistic dan continue," tutur dia.
Rekonsiliasi kebijakan transisi dan subsidi energi akan menjadi semakin penting. Pasalnya, triliunan
subsidi BBM sektor transportasi selama puluhan tahun telah menciptakan affordabilitas harga BBM
yang semu, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, menyebabkan kemacetan, polusi udara,
dan menggerus pajak rakyat.