Selain BBM bersubsidi, nelayan tradisional di Lombok Timur juga mempersoalkan konflik alat tangkap, pembuatan kartu KUSUKA, dan sebagainya.
DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), membuka posko pengaduan. Banyak nelayan yang mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi, rumpon ikan, hasil pengolahan, konflik alat tangkap, pembuatan kartu KUSUKA, dan sebagainya.
Pengurus harian KNTI, Intan Roihatul Jannah, menerangkan, pendirian posko pengaduan juga dilakukan pengurus di berbagai daerah. Tujuannya, bisa mendekatkan nelayan dengan program pemerintah.
"Keberadaan posko pengaduan nelayan ini secara tidak langsung ikut meng-update pengetahuan nelayan tentang informasi yang berkaitan dengan kenelayanan melalui pengurus DPD KNTI pada masing-masing daerah," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).
Pada saat bersamaan, sambung Intan, KNTI juga melakukan survei di 25 kabupaten/kota se-Indonesia. Riset telah berlangsung dalam enam pekan terakhir.
"DPD Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang melakukan survei akses nelayan terhadap BBM bersubsidi. Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan tantangan ke depan dalam mendekatkan akses BBM bersubsidi kepada nelayan kecil ini,"