OJK memiliki sejumlah ketentuan dan sanksi bagi perusahaan fintech yang terjerat kasus rentenir online
Otoritas Jasa Keungan (OJK) menegaskan tak akan segan-segan menindak perusahaan financial technology atau fintech yang terdaftar atau berizin jika dalam operasionalnya bersikap layaknya rentenir online di sektor bisnis atau ekonomi digital.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengaku sudah memiliki sejumlah ketentuan dan sanksi bagi perusahaan fintech yang terjerat kasus-kasus semacam itu. Sanksi yang diberikan tersebut dari mulai memberi peringatan sampai mencabut izin operasi perusahaan tersebut.
“Kalau sanksinya itu tentu kita lihat dari ketentuannya. Karena tingkat sanksi di OJK tergantung pelanggarannya. Macam-macam (sanksinya), mulai dari peringatan, dan paling terakhir itu dicabut izinnya,” kata Nurhaida di Jakarta, Selasa (13/11).
Sementara bagi perusahaan fintech yang belum terdaftar, kata Nurhaida, akan ditangani Satgas Waspada Investasi, di mana OJK juga menjadi anggota koordinatornya untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan fintech tersebut.
“Kita lihat ada beberapa yang sebetulnya memang bukan dapat izin dari OJK, tetapi kemudian ada kerugian bagi masyarakat. Sehingga, ada Satgas Waspada Investasi yang akan menangani hal tersebut," ujarnya.