Seharusnya pemerintah menjaga keberpihakan kepada rakyatnya sendiri.
Langkah Pemerintah yang menggelontorkan kebijakan paket ekonomi ke-XVI tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dipandang oleh kubu Prabawo-Sandi sebagai bentuk keberpihakan Jokowi pada pihak asing.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi partai Gerindra, Kardaya Warnika menyatakan, seharusnya pemerintah menjaga keberpihakan kepada rakyatnya sendiri. Relaksasi DNI tersebut berpotensi memberi keleluasaan bagi pihak asing.
"Ibarat dokter salah diagnosa, jadi orang asing yang masuk mencari kerja bukan mencari investasi," paparnya di Sekretars Nasional Prabawo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa(27/11).
Kebijakan DNI dalam paket ekonomi ke-XVI dinilai tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Seharusnya keberpihakan pemerintah dalam konteks ekonomi ke-XVI adalah dengan mengacu pada konstitusi.
"Di negara kita mau panen malah impor beras, harga beras mungkin turun tapi tidak untuk kemakmuran rakyat, Harga naik sedikit tidak apa-apa. Asalkan daya beli masyarakat tinggi," paparnya.