Kota Brasilia diprediksi mengalami overload penduduk, lantaran pemerintah Brasil menjadikan Kota Brasilia sebagai pusat ekonomi.
Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu mengingatkan, agar pemerintah untuk tidak menggabungkan pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Menurut Anggito, tujuan pemindahan IKN adalah untuk menghadirkan kota yang efisien dan modern. Hal ini diungkap Anggito dalam kapasitasnya sebagai akademisi dalam Rapat Panita Khusus (Pansus) IKN dengan agenda mendengarkan pendapat pakar di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).
Anggito mengambil contoh negara Brasil, yang memindahkan IKN dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Namun, menurut dia, pada 2030, Kota Brasilia diprediksi mengalami overload penduduk. Hal tersebut terjadi lantaran pemerintah Brasil menjadikan Kota Brasilia sebagai pusat ekonomi.
"Populasi (Brasilia) meningkat 10 tahun, pertumbuhan penduduk tinggi sekali karena Brasilia juga ada intervensi ekonomi. Pasti akan terjadi di 2030, Brasilia overload lagi. Pindah lagi kotanya. Karena banyak keinginan dan tujuan untuk menjadikan kota itu sebagai segalanya," kata Anggito saat memaparkan makalahnya berjudul "Benchmarking Impact dari Ibu Kota Baru dari Negara Lain,".
Diketahui, di dalam naskah presentasi 'Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara' yang oleh Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan IKN yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata meniru Brasil.
Adapun dampak pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada1960, dalam studi yang ditemukan Bappenas, tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro. Sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan. Bappenas menyebut, 10 tahun awal pascapemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4% dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2%.