"Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknyalah."
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengklaim, pemerintah bakal mengubah pendekatannya terkait rencana pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau (Kepri). Utamanya kepada ribuan masyarakat adat yang menolak penggusuran karena mempertahankan ruang hidupnya.
"Proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik. Dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknyalah," ucapnya dalam keterangannya, Senin (18/9).
"Kita ini, kan, sama-sama orang kampung. Jadi, kita harus bicarakan," imbuh bekas Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu.
Diketahui, ribuan masyarakat adat Pulau Rempang, yang menghuni di 16 Kampung Melayu Tua, menolak pembangunan Rempang Eco City. Sebab, proyek strategis nasional (PSN) yang digarap taipan Tomy Winata melalui anak perusahaan PT Artha Graha, PT Makmur Elok Graha (MEG), itu mengancam ruang hidup yang dihuni sejak 1843.
Konflik pun pecah antara aparat yang hendak melakukan pengukuran lahan dengan masyarakat, Kamis (7/9). Warga menolak upaya tersebut dengan berbaris di depan Jembatan 4 Balerang.