Tahap integrasi IGT telah mencapai 64% atau sekitar 101 IGT.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, melaporkan capaian kerja Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan atas Perpres nomor 23 Tahun 2021.
Dalam laporannya, Aris menyampaikan, terdapat kegiatan utama Kebijakan Satu Peta (KSP), yaitu kompilasi data informasi geospasial tematik (IGT); IGT yang dikoreksi dan diverifikasi terhadap informasi geospasial dasar atau terhadap peta rupa bumi Indonesia; sinkronisasi dan merupakan analisis tumpang tindih antar IGT; dan berbagi pakai IGT melalui jaringan informasi geospasial nasional.
“Pelaksanaan PKSP ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan satu peta di Indonesia yang mengacu pada satu referensi geoportal, satu standar, dan satu basis data, guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan nasional,” ucap Aris dalam paparannya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSP, Selasa (4/10).
Ia mengatakan, dengan adanya KSP ini, maka akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, kualitas pengelolaan sumber daya alam (SDA), perencanaan pembangunan berkelanjutan, perbaikan tata kelola perizinan, dan kepastian dalam berinvestasi. Merujuk Perpres Nomor 23 Tahun 2021, terkandung amanah untuk penambahan jenis informasi geospasial tematik dengan meliputi peta kemaritiman, peta kebencanaan, peta perekonomian, peta keuangan, dan peta perizinan.
Dalam IGT di Perpres Nomor 9 Tahun 2016, semula tema IGT yang diusung berjumlah 85 peta tematik, 19 kementerian/lembaga (K/L), dan 34 provinsi. Namun kini target ditambahkan dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021 menjadi 158 tema peta tematik, 24 K/L, dan 34 provinsi.