Pernyataan ini mengkritisi landasan dasar pemerintah merelaksasi PPnBM kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah hingga 0%.
Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas, mengkritisi kebijakan pemerintah yang merelaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah hingga 0%.
Menurutnya, dasar pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut tidak terbukti, terutama soal penyerapan tenaga kerja. Alasannya, lapangan pekerjaan justru lebih banyak di industri nonmotor, seperti sepeda dan becak listrik.
"Kalau pemerintah mengembangkan industri kendaraan nonbermotor, akan jauh lebih banyak menyerap tenaga kerja. SMK pun bisa diberdayakan karena sepeda motor tidak mungkin dibuat SMK, tapi kalau sepeda bisa," katanya dalam webinar, Minggu (21/2).
Lebih-lebih penjualan sepeda saat pandemi Covid-19 terus bertumbuh. Pada 2020, penjualannya meningkat hingga 1.000%. Hal itu didukung kesadaran masyarakat yang lebih peduli kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Darmaningtyas pun menuturkan, penghematan energi dapat dilakukan seiring tumbuhnya industri nonmotor. Selain, mengurangi kemacetan dan polusi udara serta suara.