Rumah subsidi harus berkualitas yang layak huni, bukan hanya kualitas konstruksi tetapi juga kualitas lingkungannya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, persepsi rumah subsidi berkualitas buruk dan murahan harus dihilangkan dan diganti dengan persepsi rumah yang lebih berkualitas dan layak huni.
Lebih lagi, rumah subsidi tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran negara atau APBN dan harus dipertanggungjawabkan penggunanya dan manfaatnya bagi masyarakat banyak.
"Kami berkepentingan untuk bangun rumah subsidi berkualitas. Kami berkepentingan karena memanfaatkan uang negara, jadi harus saya pertanggungjawabkan dengan bangun rumah yang layak dan berkualitas," katanya dalam video conference, Selasa (18/5).
Dia pun menuturkan, bukan hanya pihaknya yang bertanggung jawab untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun juga para pengembang, perbankan, dan juga lembaga pembiayaan.
"Tidak hanya pengembang yang berkomitmen, bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga bertanggung jawab terhadap rumah bersubsidi itu," ujarnya.