Pertamina harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa penyaluran LPG 3 kg berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina guna membahas permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg di beberapa daerah.
Kelangkaan ini, diduga terjadi akibat aturan baru yang membatasi penjualan hanya melalui pangkalan atau subpenyalur resmi, sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah masalah utama terletak pada rantai distribusi atau aturan yang diterapkan.
“Kami akan mengundang Pertamina. Kita akan lihat mana yang harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Menurutnya, Pertamina harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa penyaluran LPG 3 kg berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.