Dikhawatirkan penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan.
Kebijakan pembatasan BBM subsidi yang ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah sudah tepat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, justru setuju kalau kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dibatalkan. Apalagi sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut kebijakan tersebut lebih tepat dilaksanakan awal 2025.
Mulyanto khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan.
"Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maayarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (3/10).
Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah yang ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.