Akmal Pasluddin siap menolak alokasi anggaran food estate 2024 sebesar Rp108,8 triliun, padahal program dinilai gagal.
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, turut mengomentari soal polemik proyek lumbung pangan (food estate) yang dikerjakan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Katanya, program tersebut bertujuan bagus guna mengantisipasi krisis pangan, tetapi konsepnya buruk sedari awal.
"Dari sisi tujuan, bahwa pada saat food estate ini dilaksanakan untuk mengantisipasi krisis pangan, langkah khusus pelaksanaan food estate seolah memberi harapan besar. Kami sejak awal, menjadi kesepakatan FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) sangat mengkritisi food estate karena konsepnya tidak seindah yang dibayangkan," tuturnya dalam keterangannya, Senin (28/8).
Dicontohkannya dengan rencana kerja tidak sesuai iklim di Indonesia. Misalnya, memaksanakan tanaman pangan dikembangkan di lahan gambut dan sumber air tidak tercukupi untuk pengembangan tanaman.
Akibatnya, pelaksanaan food estate dalam 3 tahun terakhir tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Justru memicu kerusakan lingkungan hutan.
"Saya sangat menyayangkan pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) kembali memasukkan food estate dalam anggaran ketahanan pangan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp108,8 triliun meski program ini dinilai gagal," ujarnya.