Anis menyampaikan, upaya merealisasikan target jangka menengah pemerintah akan tergantung dengan presiden terpilih.
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, ragu postur RAPBN 2024 dalam merealisasi target pemerintah tahun depan. Dicontohkannya dengan penurunan prevalensi stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran mencanangkan transformasi ekonomi pada 2024 melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek menyasar penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Adapung jangka menengah fokus beberapa agenda, seperti sumber daya, pembangunan infrastruktur, hingga hilirisasi sumber daya alam (SDA).
"Akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa mewujudkannya penurunan prevalensi serendah mungkin dan menghapuskan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun ke depan, sedangkan agenda jangka menengah yang menjadi target pemerintah akan sangat tergantung dari presiden terpilih," tuturnya dalam keterangannya, Senin (21/8).
Anis lantas menyinggung alokasi anggaran pendidikan Rp660,8 triliun (20% APBN) yang dinilai belum mencerminkan peningkatan mutu dan kualitas. "Skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia juga masih di bawah rata-rata OECD dan ASEAN-5."
"Hal yang sama juga ditunjukkan dari angka partisipasi kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan peers (sederajat). Hal itu menunjukkan mandatory spending untuk pendidikan belum berjalan efektif," imbuhnya.