Kebijakan APBN akan diarahkan untuk tetap menekan laju inflasi dari eksternal, utamanya pangan dan energi.
Gejolak ekonomi global yang saat ini masih terjadi, diprediksi akan terus memengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia dalam jangka pendek ke depan. Inflasi dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi yang masih akan dialami berbagai negara di dunia, membuat Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan kebijakan makrofiskal.
“Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata presiden dalam pidatonya tentang RAPBN 2023 dan Nota Keuangan 2022, Selasa (16/8).
Melihat kondisi ekonomi nasional saat ini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan tumbuh 5,3%.
Adapun target yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di antaranya, ekspansi produksi untuk membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, realisasi berbagai sumber pertumbuhan baru, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural untuk transformasi perekonomian, dan percepatan investasi serta peningkatan daya saing produk manufaktur nasional di pasar global.
“Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing, dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan,” tambah presiden.