Selain itu, Presiden Jokowi menambahkan, akan berdampak pada neraca dagang dan transaksi karena tidak melakukan impor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (24/1). DME ini nantinya akan dimanfaatkan untuk substitusi atau pengganti liquefied petroleum gas (LPG).
Pemenuhan LPG saat ini dominan dipenuhi dari impor. Jokowi mengatakan, impor LPG mencapai Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun impor.
"Rp80 triliun ini pun harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi. Subsidi kira-kira Rp60-Rp70-an triliun," katanya di sela-sela acara, beberapa saat lalu.
Dengan terus-menerus impor LPG, menurutnya, yang diuntungkan adalah negara lain. Lapangan kerja di negara lain pun terbuka, sementara Indonesia hanya impor. Padahal, RI memiliki bahan baku untuk membuat DME, yakni batu bara.
"Kalau dilakukan di sini saja, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) bisa kurangi subsidi APBN Rp7 triliun kurang lebih," jelasnya.