Secara garis besar kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan akan berfokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan turun menjadi Rp2.230 triliun atau setara 5,9% dari outlook 2022 yang senilai Rp2.370 triliun.
“Belanja pemerintah pusat Rp2.230, alokasinya untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp993 triliun dan Rp1.236 triliun untuk belanja non-K/L,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers: Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8).
Menkeu memerinci besaran anggaran tersebut di antaranya untuk belanja K/L sebesar Rp993,2 triliun mengalami penurunan dari outlook 2022 yang sebesar Rp1.032,5 triliun. Sedangkan untuk belanja non-K/L sebesar Rp1,236 triliun juga menurun dibanding tahun ini, yaitu Rp1.337,5 triliun.
“Anggaran belanja K/L akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas. Dan anggaran non-K/L akan digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global atau menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat,” tutur Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan, secara garis besar kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan akan berfokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM menjadi lebih terampil dan berdaya saing. Peningkatan tersebut dapat dircapai melalui perbaikan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.