Pagu anggaran Kemenhub dipangkas 36% dari tahun sebelumnya menjadi Rp24,8 triliun.
Cita-cita Indonesia untuk memajukan sektor transportasi terlihat semakin meredup. Bagaimana tidak, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alokasinya semakin menyusut.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno melihat, penyusutan anggaran itu ada pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada RAPBN 2025, sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2025, pagu anggaran Kemenhub dipangkas 36% dari tahun sebelumnya menjadi Rp24,8 triliun.
Sementara, tiap tahun, sejak 2020, anggaran Kemenhub berkisar Rp 30 triliun. Kemenhub mendapat anggaran Rp 34,7 triliun pada 2020. Sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, pada 2024 pagunya meningkat menjadi Rp38,9 triliun, sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2024.
“Adanya pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN tahun 2025 akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” katanya kepada Alinea.id, Sabtu (24/8).
Menurutnya, dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta. Misalnya, swasta mendapat konsesi seperti jalan tol selama 40 tahun hingga 50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Meski, pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.