UMKM belum menguasai aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Realisasi belanja usaha kecil kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih rendah. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, realisasi usaha kecil nasional baru 12% atau Rp21,4 triliun dari Rp181,4 triliun dalam rencana umum pengadaan (RUP).
"Dari pemerintah daerah sendiri baru Rp10,6 triliun atau sekitar 7% dari total Rp142 triliun usaha kecil dalam RUP daerah. Dan ini saya kira tantangan yang harus segera kita selesaikan," ucapnya saat diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Jumat (7/5).
Bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Teten mengidentifikasi hambatan penyerapan produk UMKM melalui instansi. Hambatan pertama adalah kualitas produk yang belum memenuhi standar.
Mengenai itu, Teten mengklaim, porsi pendampingan dan kurasi produk UMKM akan diperbesar tahun ini. Dia menargetkan 2,5 juta UMKM terfasilitasi mendapatkan izin usaha dan sertifikasi halal.
"Berikutnya, UMKM belum menguasai aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu sisi, prosesnya harus terus kita sederhanakan. Kembali pendampingan harus terus dilakukan agar UMKM bisa terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah," jelasnya.