Banyaknya anggota kabinet berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Ada 48 menteri dan 56 wakil menteri yang membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara total, terdapat 136 pembantu Prabowo, mulai dari menteri hingga utusan khusus presiden. Banyaknya anggota kabinet berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri melihat, postur kabinet gemuk ini akan mengakibatkan tidak efektifnya koordinasi dan memperlambat eksekusi kebijakan pemerintah. Maka tidak heran bila persoalan mendasar yang akan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo yaitu sulitnya koordinasi antarkementerian.
Meski ada sejumlah kementerian yang dipecah kemudian menjadi lebih spesifik, namun berisiko menimbulkan persoalan. Sebab, masih ada potensi tumpang tindih perihal kebijakan yang diambil. Misalnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sudah dipisah, akan berdampak pada kebijakan. Keduanya masih saling berhubungan karena mayoritas UKM adalah bagian dari kebijakan perkoperasian itu sendiri.
Ia pun menilai, Prabowo akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk konsolidasi agar stabil. Pasalnya, masih ada regulasi teknis yang bakal bertambah karena setiap instansi dan lembaga memiliki aturannya sendiri-sendiri.
"Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi. Hal-hal seperti itu menunjukan ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” kata Yose saat diskusi daring, Jumat, (25/10).