Skema BLU yang tengah dirumuskan akan seperti yang berlaku di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pemerintah tengah mengkaji pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah secara tegas mengaku, tidak sepakat dengan skema BLU untuk domestic market obligation (DMO) batu bara.
Melalui rencana BLU ini, dia sebut nantinya PLN tetap harus membeli batu bara dengan harga pasar, sebagaimana yang diinginkan pengusaha batu bara. Meski nantinya para pengusaha harus membayar iuran sebagai kompensasi kepada PLN melalui BLU.
"Menurut saya, BLU DMO batu bara hanya membuat ribet saja," paparnya kepada Alinea.id, Kamis (13/1).
Piter mengatakan, dengan skema ini PLN tetap harus membayar mahal ketika harga batu bara melambung tinggi. Beban ini nantinya akan menjadi tanggungan pemerintah melalui subsidi atau mungkin juga ditanggung oleh masyarakat sebagai pelanggan PLN.