Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjadikan desa sebagai salah satu garda terdepan dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu isu strategis dalam upaya menggairahkan kembali perekonomian masyarakat di daerah. Terutama di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian nasional mengalami pelemahan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal itu dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut mengartikan pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang kemudian diterapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, dengan menjadikan desa sebagai salah satu garda terdepan dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Di Kabupaten Pekalongan sendiri, hingga 2018 sudah 56 BUMDesa terbentuk dari 272 desa yang tersebar di 19 kecamatan.
Berbagai sektor usaha dimasuki oleh BUMDes tersebut. Mulai dari bisnis penjualan bensin hasil kerja sama BUMDes dengan Pertamina, bisnis konveksi di Pakis Putih hingga membangun pasar di Desa Curug, hingga sektor pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes di Desa Bungangan. Semua yang dikembangkan oleh BUMDes didasari oleh potensi dari masing-masing desa.
Tentunya keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan usahanya tidak terlepas dari pemerintah daerah yang terus menggelontorkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, guna mendukung proses pemberdayaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan dicita-citakan. Peran tersebut akan menjadi injektor terhadap pemberdayaan yang diselenggarakan.