Jokowi juga meminta jajaran kepala daerah melakukan pemantauan harga barang dan jasa di lapangan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta kepala daerah menuntaskan permasalah kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya. Apalagi masih ada 14 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.
"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu, target kita di 2024, kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Kebutuh primer ini termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa pada Maret 2022. Angka ini menurun dari data Maret 2021, yakni sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.
Disampaikan Jokowi, data yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem seharusnya sudah ada di masing-masing daerah hingga ke tingkat desa. Kepala daerah diminta melakukan pengecekan terhadap data masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem.