"Negara mana pun, organisasi internasional apa pun, saya kira, tidak bisa menghentikan keinginan kita."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah takkan menyetop program hilirisasi hasil pertambangan. Alasannya, keuntungan yang diterima lebih dari Rp500 triliun daripada mengekspor bahan mentah yang hanya belasan triliun.
"Saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp510 triliun," katanya di Jakarta, Kamis (10/8).
"Dari hilirisasi, kita bisa mendapatkan PPN (pajak pertambahan nilai), PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama yang Rp510 triliun, gede mana?" imbuhnya.
Menurut Jokowi, intervensi dari pihak luar takkan bisa menggoyakan komitmen hilirisasi. "Negara mana pun, organisasi internasional apa pun, saya kira, tidak bisa menghentikan keinginan kita."
Pemerintah menyetop penghentian ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan hilirisasi dilanjutkan dengan melarang ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. Pun berencana menghentikan ekspor tembaga mentah.