Masih ada beberapa masalah yang masih sering ditemui dalam pelaksanaan neraca komoditas yang diterapkan saat ini.
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Tatang Yuliono, menyampaikan, neraca komoditas (NK) saat ini perlu dievaluasi. Pasalnya, sejumlah masalah masih sering ditemui dalam pelaksanaannya.
"Neraca komoditas ini tidak ada acuan yang sama, misal saja satuan komoditas antar-K/L tidak bisa standar, juga tidak ada transparansi keputusan atau self level agreement (SLA), dan tidak ada proses fiktif positif dalam perizinan yang lalu," katanya dalam Alinea Forum bertajuk "Harmonisasi Regulasi dan Akuntabilitas Neraca Komoditas", Senin (28/11).
Tatang melanjutkan, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menggunakan perbaikan tata kelola ekspor impor melalui NK. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi tata kelola ekspor impor melalui NK menggunakan Sistem Nasional NK (SINAS NK).
Jika mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, terdapat tiga fokus pencegahan korupsi. Poin pertama menyasar perizinan dan tata niaga.
Apabila NK telah dievaluasi, menurut Tatang, dalam perspektif penetapan kebijakan, nantinya dukungan pengambilan kebijakan nasional, seperti alokasi impor, akan berbasis data yang terstandar dan tunggal yang telah disepakati antar-K/L yang bersangkutan.