Ruang fiskal Prabowo-Gibran dihadapkan pada warisan utang Jokowi. Utang pemerintahan Jokowi senilai Rp800,3 triliun akan jatuh tempo pada 2025.
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengalami kesulitan karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang "tidak baik-baik saja" hingga pertengahan 2024. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada Oktober 2024, menyisakan kondisi kas negara yang mengkhawatirkan.
Belanja negara hingga semester I-2024 membengkak menyebabkan estimasi defisit anggaran hingga akhir tahun meleset. Sebelumnya, target defisit APBN 2024 dipatok Rp522,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) defisit APBN tahun ini akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,70%. Demi menambal defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengajukan agar bisa menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Tantangan lain, ruang fiskal Prabowo-Gibran dihadapkan pada warisan utang Jokowi. Utang pemerintahan Jokowi yang begitu besar senilai Rp800,3 triliun akan jatuh tempo pada 2025. Nilai itu hampir dua kali lipat dari tahun ini. Utang jatuh tempo pemerintah dengan nilai serupa juga akan berlangsung pada 2026, 2027, serta 2028 sebesar Rp719,8 triliun, dan 2029 sebesar Rp 622,3 triliun.
IKN atau program makan siang bergizi?
Terimpitnya ruang fiskal Prabowo menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih selektif menyusun rencana belanja di APBN 2025.