Pertamina telah kelewat batas atau offside dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto memandang, wacana penghapusan Pertalite bukanlah domain dari Pertamina. Apalagi, wacana ini akan dilakukan pada 2024.
Maka dari itu, Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana tersebut. Sebab, domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan.
"Pemerintah, sebagai regulator, saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu," kata Mulyanto dalam keterangan, Senin (4/9).
Wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, karena daya belinya masih lemah pascapandemi Covid-19, apalagi di tahun politik menjelang pemilu.
Terlebih, yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 Green. Zat satu ini diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92.