Pemprov dan pemkab harus memperbolehkan pelayaran perintis kepulauan yang membawa logistik.
Di tengah pandemi Covid-19 karena keterbatasan moda transportasi laut membuat stok logistik di beberapa Kepulauan Madura mulai menipis.
Untuk itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim tidak membatasi distribusi logistik ke Kepulauan Madura. Meskipun, beberapa wilayah ada yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, mengatakan, menipisnya logistik diketahui dirinya, setelah sejumlah masyarakat di Madura mengeluhkan penipisan logistik, khususnya pada beras.
"Kami menerima keluhan di masyarakat tentang adanya potensi krisis beras," ungkap Iskandar, dikonfirmasi, Kamis (29/4).
Politisi asal Partai Demokrat itu meminta, agar ketersediaan logistik di daerah Kepulauan Madura harus dapat dijamin. Untuk itulah pemprov dan pemkab setempat harus memperbolehkan pelayaran perintis kepulauan yang membawa logistik.