Pemerintah bertekad agar jumlah daerah tertinggal yang akan berhasil dientaskan dapat melebihi target tersebut.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia menargetkan 25 dari 62 kabupaten daerah tertinggal akan terenteskan. Sehingga, hanya tersisa 37 daerah tertinggal pada akhir 2024. Namun, pemerintah bertekad agar jumlah daerah tertinggal yang akan berhasil dientaskan dapat melebihi target tersebut.
“Tekad pemerintah untuk menghapuskan daerah tertinggal, dari yang sangat tertinggal, kemudian daerah tertinggal menuju daerah maju dan mandiri ini dari hari ke hari terus kita upayakan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).
Bukti kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dalam upaya akselerasi pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, agar langkah konkret ini dapat terus dirasakan masyarakat dan membuahkan hasil yang baik, diperlukan kebijakan afirmasi yang berpusat kepada masyarakat.
Pemerintah telah banyak memformulasikan program untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT). Ia pun mengapresiasi langkah nyata yang telah dilakukan tersebut, di antaranya kepada tiga kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah yang telah serius menangani kesenjangan antarwilayah, baik aspek fisik maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Khususnya pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-una sehingga dapat terentaskan dari ketertinggalan,” imbuh Wapres.