Pemisahan Disdamkar dengan BPBD bertujuan untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) yang sebelumnya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan, pemisahan Disdamkar dengan BPBD bertujuan untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana.
Edi menjelaskan, mengacu pada data kebakaran pemukiman dan lahan yang terbilang besar, maka dibutuhkan OPD khusus yakni Disdamkar berfokus pada masalah kebakaran, permuhiman, lahan, serta hutan.
“Sementara untuk BPBD Kukar lebih kepada kebencanaannya, seperti banjir dan tanah longsor,” jelasnya, dikutip dari kukarkab.go.id, Kamis (8/6).
Lebih lanjut, Edi memastiakn seleksi pimpinan Disdamkar Kukar akan segera dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan uji kompetensi dengan seleksi terbuka melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ada jadwalnya, sudah (seleksi terbuka), karena kami akan berupaya bagaimana menjaga karir aparatur sipil negara (ASN) di Kukar ini semua mekanismenya harus kita lakukan,” pungkasnya.