Melalui digitalisasi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mendorong pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara digital. Melalui digitalisasi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
“Ketika itu dilakukan secara digitalisasi, tingkat serapannya juga lebih baik, dan kita ingin pada masa pemulihan ini percepat ekonomi, jadi digitalisasi keuangan sangat membantu,” tutur Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, usai Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2023 oleh Kemenko Perekonomian, Selasa (6/12).
Sekarang ini, lanjut Sri Wahyuni transaksinya harus didorong secara digitalisasi, dan itu sudah dilakukan secara bertahap dengan melakukan kerja sama dengan perbankan dan kedepan diharapkan ada peningkatan.
“Dengan sinergisitas dan kolaborasi dengan pihak perbankan, maka kita akan terus mendorong agar transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah terus meningkat,” tandas Sri Wahyuni.
Guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, dalam waktu dekat ini pihaknya akan dilakukan rapat koordinasi dengan tim P2DD, BPKAD Kaltim, Bapenda Kaltim, untuk menyiapkan bagaimana sarana dan prasarana pendukungnya.