Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah menegaskan, tenaga honorer secara bertahap dialihkan menjadi PPPK.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen menolak penghapusan tenaga honorer karena dinilai memiliki peran vital dalam melayani publik. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah menegaskan, tenaga honorer secara bertahap dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Alhamdulillah, untuk tahap pertama di seluruh kabupaten kota SK-nya sudah kita serahkan, dan di Berau digabungkan sebanyak 64 guru dan tahap kedua 55 guru, sudah diserahkan langsung Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi," tegas Diddy, Minggu (17/7).
Diddy menjelaskan, pihaknya serius terkait keputusan Gubernur Isran Noor yang tidak akan menghapus tenaga honorer. Menurutnya, Pemprov akan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK untuk kesehatan dan tenaga penyuluh lapangan.
"Setelah guru, menyusul pengangkatan PPPK untuk tenaga kesehatan (nakes) dan penyuluh lapangan," jelasnya.
Lebih lanjut, Diddy menyampaikan tenaga kesehatan (Nakes( yang terdata saat ini berjumlah 1.111 orang. Sementara yang akan direkrut tahun ini sebanyak 498 orang.