Melalui TPID Kaltim, akan segera memetakan rencana pengendalian inflasi dan program penanganan dampak inflasi yang akan dilakukan di daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memetakan sejumlah wilayah di Kaltim yang minim realisasi serapan bansos (Bansos) dan belanja tidak terduga (BTT). Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah.
“Ada catatan tadi, ternyata kita masuk daerah yang belum tinggi realisasi atau serapan BTT dan Bansos untuk pengendalian inflasi di daerah,” terang Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (24/10).
Sri menjelasakan Pemprov Kaltim melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) untuk menindaklanjuti Rakor nasional dengan mengumpulkan instansi terkait di tingkat daerah. Melalui TPID Kaltim, akan segera memetakan rencana pengendalian inflasi dan program penanganan dampak inflasi yang akan dilakukan di daerah.
“TPID mulai minggu ini, Jumat nanti kita akan rapat secara rutin untuk mencari titik temu guna mengetahui dimana kendala realisasi BTT dan Bansosnya. Apa saja programnya dan sasarannya siapa, sehingga ada proyeksi. Harapan kita, program yang dilakukan itu mampu menekan inflasi di daerah” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnaian memgungkapkan sebagai solusi pengendalian inflasi di daerah diantaranya isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi bagi seluruh stakeholders, seperti saat penanganan pandemi Covid-19, namun tetap buat masyarakat tenang.