Pelaksana Tugas Sekda Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mendorong daya jual produk UMK.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) mengoptimalkan program sertifikasi halal Rp0 atau nol rupiah bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mendorong daya jual produk UMK.
"Sertifikasi halal juga berguna untuk memperluas pemasaran produk agar bisa menembus pasar global," kata Riza saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Evaluasi serta Penguatan Tim Terpadu Penataan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis Provinsi Kaltim di Hotel Gran Senyiur, Rabu (18/5).
Riza menjelaskan, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 80% UMK makanan dan minuman di Kaltim yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki sertifikasi halal.
"Harapan kami (Pemprov Kaltim) setidaknya 80% UMK makanan dan minuman yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kaltim bisa memiliki sertifikasi halal," jelasnya.
Menurut Riza, Pemprov mendorong UMK mengikuti program sertifikasi halal nol rupiah sebagai bentuk perhatian terhadap eksistensi pelaku UMK. Upaya ini selaras dengan Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH pada Kementerian Agama, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal Rp0 (nol rupiah) untuk pelaku UMK.