Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan pihaknya berkomitmen memprioritaskan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menerima kuota pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.000 lebih tahun ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan pihaknya berkomitmen memprioritaskan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK.
“Meskipun saat ini informasi terkait pengangkatan honorer menjadi ASN masih belum rampung, namun semua daerah pun termasuk Kukar juga telah mengusulkan agar honorer yang ada dini dapat diangkat menjadi PNS atau PPPK,” kata Sunggono, Senin (30/1).
Sunggono menjelaskan, seiring dengan kupta yang diberikan dalam pengadaan PPPK tahun 2023, Pemkab Kukar juga berharap pemerintah pusat menambah anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja pegawai.
“Saat ini kita terima dana DAU sekitar Rp500 juta, pengadaan gaji PPPK dialokasikan melalui DAU dan berharap seiring dengan kuota yang diberikan dalam pengadaan PPPK ini nantinya dapat menambah DAU dengan asumsi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp49 miliar untuk belanja pegawai PPPK,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengapresiasi kinerja tenaga honorer yang ada di kukar dalam upaya pembangunan daerah.