Hadi mendorong Dishut segera mempercepat serapan anggaran agar tidak menjadi SILPA.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Hadi Mulyadi mengevaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Pembahasan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Dana Reboisasi (DR) tahun anggaran 2023 Dinas Kehutanan (Dishut).
Hadi mendorong Dishut segera mempercepat serapan anggaran agar tidak menjadi SILPA karena masih ada catatan terkait pengelolaan DBH SDA dan DR yang telat.
"Walaupun tadi ada catatan DBH SDA dan Dana Reboisasi yang telat, tapi secepatnya menyurati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera dipercepat agar serapannya maksimal, sehingga tidak menjadi Silpa berkepanjangan," kata Hadi, Selasa (19/7).
Orang nomor dua di Kaltim ini menjelaskan, pengelolaan kawasan hutan di Kaltim melalui Dishut memerlukan anggaran yang cukup besar karena memiliki kawasan hutan yang sangat luas.
"Salah satu sumber dana berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Dana Reboisasi yang digunakan untuk pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan," ujar Hadi.