PBB dan sejumlah pemerintah asing telah menyatakan keprihatinan atas keputusan Presiden Sri Lanka untuk membubarkan parlemen.
Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengatakan keputusannya membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu adalah untuk menghindari kemungkinan kekerasan di internal parlemen dan di seluruh penjuru negeri.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Minggu (11/11) malam, Presiden Sirisena memaparkan bahwa dia mendengar cerita dari para anggota parlemen di kedua sisi soal kemungkinan pecahnya kekerasan yang bahkan bisa mengakibatkan kematian jika pemungutan suara digelar untuk memutuskan apakah perdana menteri pilihannya atau saingannya yang dipecat yang memiliki dukungan mayoritas.
"Jika saya mengizinkan parlemen untuk bersidang pada tanggal 14 ... itu dapat memicu keributan dan perkelahian di setiap kota dan desa yang akan mengarah pada situasi yang sangat tidak menyenangkan dan sulit bagi rata-rata masyarakat di negeri ini," jelas Sirisena.
Dia menambahkan, "Karena itu, solusi terbaik adalah tidak mengizinkan 225 anggota di parlemen untuk saling berkelahi satu sama lain dan membiarkan itu berkembang menjadi pertarungan jalanan di setiap bagian di negara ini. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya ... untuk menciptakan situasi pemilu yang bebas dan adil bagi 15 juta pemilih yang akan memilih anggota parlemen."
PBB dan sejumlah pemerintah asing telah menyatakan keprihatinan atas keputusan Sirisena untuk membubarkan parlemen pada Jumat (9/11) dan memecat Ranil Wickremesinghe dari kursi perdana menteri serta menggantinya dengan mantan penguasa Mahinda Rajapaksa.