Pejabat keamanan AS menyatakan hal tersebut menyusul terpilihnya presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, pada Jumat (18/6).
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat pada Minggu (20/6) mengatakan bahwa bahkan dengan terpilihnya presiden baru dengan ideologi "ultra-kanan" di Iran, keputusan untuk kembali berkomitmen pada kesepakatan nuklir 2015 tetap terletak pada pemimpin tertinggi negara itu.
"Apakah presidennya adalah A atau B kurang relevan daripada apakah sistem mereka siap untuk membuat komitmen untuk menahan laju program nuklir mereka," kata Jake Sullivan.
Komentarnya menyusul terpilihnya ulama ultrakonservatif Iran, Ebrahim Raisi, sebagai presiden pada Jumat (18/6), menggantikan Hassan Rouhani yang moderat.
Di sisi lain, negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, juga disebut JCPOA, tengah mengadakan pembicaraan di Wina demi menyelamatkan kesepakatan tersebut agar tidak runtuh.
"Keputusan akhir apakah akan kembali ke kesepakatan atau tidak," kata Sullivan, "terletak pada pemimpin tertinggi Iran."