Pemilu Kamboja dilaksanakan pada Minggu (29/7). Oleh kelompok HAM, pemilu dicap tidak bebas dan tidak adil.
Pemilu Kamboja yang digelar pada Minggu (29/7) membawa negara itu dari satu babak ke babak lain pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Sesuai prediksi banyak pihak, Partai Rakyat Kamboja (CPP) mengklaim kemenangan dalam pemilu dan Hun Sen kembali berkuasa.
Kelompok pemantau hak asasi manusia (HAM) menegaskan pesta demokrasi di Kamboja tidak bebas dan tidak adil.
Sementara itu, Gedung Putih mengatakan akan mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk perluasan pembatasan visa yang menyasar anggota pemerintah Kamboja. Tindakan tersebut diambil sebagai respons atas "pemilu yang cacat", di mana tidak ada penantang bagi Hun Sen.
Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders menuturkan dalam sebuah pernyataan bahwa pemungutan suara pada hari Minggu "gagal mewakili kehendak rakyat Kamboja."
"Pemilu yang cacat, yang mengecualikan partai oposisi utama negara itu, mewakili kemunduran yang paling signifikan terhadap sistem demokrasi yang diabadikan dalam konstitusi Kamboja," terang Sanders seraya menambahkan bahwa kampanye pemilu dirusak oleh ancaman yang datang dari pemimpin nasional dan lokal.