“Rakyat Palestina harus melawan – bahkan jika kami menolak secara diam-diam – dengan tidak berpartisipasi dalam pemilihan daerah.”
Munir Nuseibeh mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan kota Yerusalem mendatang, namun ia menolak untuk melakukannya. Pria Palestina berusia 42 tahun ini tidak ingin melegitimasi pendudukan Israel dan aneksasi wilayah timur kota tersebut.
“Pemilu ini tidak akan membebaskan kami. Ini akan – paling banter – memberi warga Palestina [di Yerusalem Timur] lebih banyak layanan,” kata Nuseibeh, yang merupakan seorang pakar hukum.
“Tetapi mengapa kita harus mengintegrasikan diri kita ke dalam mesin apartheid, dan bukannya bekerja pada tujuan sebenarnya yaitu membongkar rezim apartheid?” gugatnya.
Sejak Israel merebut Yerusalem Timur dan wilayah Arab lainnya dalam perang tahun 1967, warga Palestina di kota tersebut secara kolektif memboikot pemilu tersebut dengan alasan yang sama seperti Nuseibeh.
Terdapat sekitar 362.000 warga Palestina di Yerusalem Timur, sebagian besar dari mereka berstatus tinggal tetapi tidak memiliki kewarganegaraan. Itu berarti mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu lokal – seperti pemilu kota di kota-kota Israel pada tanggal 27 Februari – namun tidak dalam pemilu nasional.