PM Ardern tegaskan tidak mendukung rezim militer Myanmar.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Selasa (9/2) menyatakan bahwa pemerintahannya telah menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar. Langkah tersebut diambil menyusul kudeta militer pekan lalu.
Selain itu, PM Ardern menyatakan bahwa Selandia Baru juga akan memastikan program bantuannya tidak akan mencakup proyek-proyek yang disampaikan dengan, atau menguntungkan, pemerintah militer di Myanmar.
"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dan salah satunya adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu, serta memastikan dana apa pun yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer," tuturnya.
Dia memaparkan, program bantuan Selandia Baru bagi Myanmar bernilai sekitar US$30 juta antara 2018 dan 2021.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta menegaskan bahwa negaranya tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan meminta militer segera membebaskan seluruh pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil.