Indonesia dituding khawatir persoalan Papua bakal mengemuka di sidang umum PBB.
Sikap janggal ditunjukkan perwakilan Indonesia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pekan lalu. Di sidang itu, Indonesia menolak sebuah resolusi tentang komitmen responsibility to protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Resolusi itu umumnya menyerukan agar R2P jadi salah satu agenda tahunan di sidang PBB dan meminta Sekretaris Jenderal PBB merilis laporan berkala mengenai komitmen negara-negara menjalankan R2P dalam sidang tahunan. Sebanyak 115 negara setuju resolusi itu dan 28 negara memilih abstain.
Selain Indonesia, 14 negara menyatakan menolak resolusi itu, termasuk di antaranya negara-negara nondemokrasi seperti Korea Utara dan China. Resolusi itu juga ditolak Suriah, negara di kawasan Timur-Tengah yang saat ini tengah dibekap perang sipil.
Dalam sebuah pernyataan pers virtual, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Buddyard mengklarifikasi penolakan Indonesia. Ia menegaskan yang ditolak Indonesia dalam sidang itu hanyalah soal prosedural.
Indonesia, kata dia, memandang komitmen R2P tidak perlu dibahas secara khusus di sidang umum PBB lantaran sudah ada beragam forum untuk membahasnya di PBB. "Kalau substansinya, sudah jelas posisi Indonesia sejak 2005," kata dia.