Dunia

Di tengah kekerasan, Kongo menunjuk perdana menteri perempuan pertama

Situasi di Kongo bagian timur masih memprihatinkan, dengan banyaknya kelompok bersenjata yang bersaing untuk mendapatkan kendali.

Selasa, 02 April 2024 17:04

Presiden Felix Tshisekedi dari Republik Demokratik Kongo (DRC) mengumumkan penunjukan Judith Suminwa Tuluka sebagai perdana menteri wanita pertama di negara itu pada hari Senin. Keputusan penting ini memenuhi janji kampanye yang dibuat oleh Presiden Tshisekedi dan menandai langkah signifikan menuju kesetaraan gender dalam politik Kongo.

Judith Suminwa Tuluka, mantan menteri perencanaan, menjalankan peran barunya di saat yang kritis bagi negara ini, khususnya di wilayah timur yang dilanda konflik. Wilayah tersebut, yang kaya akan mineral dan sumber daya, telah dilanda kekerasan yang tiada henti, yang menyebabkan jutaan warga sipil mengungsi dan mendapat pengakuan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Berbicara kepada bangsa dalam pidato pengukuhannya yang disiarkan di televisi pemerintah, Perdana Menteri Tuluka berjanji untuk memprioritaskan upaya perdamaian dan pembangunan, khususnya di provinsi-provinsi timur yang dilanda konflik. Ia menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas penderitaan mereka yang terkena dampak kekerasan yang sedang berlangsung dan menegaskan kembali komitmennya untuk menemukan solusi berkelanjutan terhadap krisis ini.

Namun, penunjukan Perdana Menteri Tuluka terjadi di tengah tugas berat membentuk pemerintahan baru, sebuah proses yang diperkirakan akan melibatkan negosiasi ekstensif dengan berbagai faksi politik. Terlepas dari tantangan yang ada di masa depan, penunjukannya melambangkan terobosan signifikan dalam politik Kongo dan menawarkan harapan bagi inklusivitas dan keterwakilan yang lebih besar dalam pemerintahan.

Situasi di Kongo bagian timur masih memprihatinkan, dengan banyaknya kelompok bersenjata yang bersaing untuk mendapatkan kendali dan melanggengkan siklus kekerasan dan ketidakstabilan. Baik upaya penjaga perdamaian lokal maupun internasional mengalami kesulitan untuk membendung konflik, sehingga semakin memperburuk penderitaan penduduk sipil.

Fitra Iskandar Reporter
Fitra Iskandar Editor

Tag Terkait

Berita Terkait