Tiga perusahaan yang memiliki lisensi untuk mengoperasikan armada sekitar 15.000 skuter di Paris -- mengkritik referendum.
Warga Paris memilih untuk melarang skuter elektrik sewaan. Ibu kota Prancis itu kota besar Eropa pertama yang tidak membolehkan kendaraan roda dua tersebut. Banyak yang melihat ini sebagai ujian tentang bagaimana industri mikromobilitas akan menghadapi upaya pemerintah di seluruh dunia buat membatasinya.
Hasil referendum akhir pekan sangat luar biasa: Sekitar 89 persen memilih untuk melarang skuter. Tetapi jumlah pemilih sangat rendah, pada 7,46 persen, mendorong operator e-skuter untuk mengatakan bahwa pemungutan suara tidak benar-benar mewakili keinginan penduduk kota – terutama warga yang lebih muda, yang lebih cenderung menyewa e-skuter tetapi cenderung tidak menunjukkannya hingga pemungutan suara.
Pemungutan suara untuk melarang e-skuter "mengambang bebas" - disebut demikian karena mereka tidak memiliki dasar -- muncul bahkan setelah penyedia e-skuter utama menawarkan tumpangan gratis kepada mereka yang terdaftar untuk memilih.
Walikota Paris Anne Hidalgo, yang mendukung pelarangan, mengatakan dia akan menghormati hasil pemungutan suara yang tidak mengikat. Dia berjanji tidak akan ada lagi skuter swalayan di Paris mulai 1 September, sehari setelah kontrak operator mereka dengan kota itu berakhir. Larangan hanya akan berlaku untuk e-skuter yang disewa, bukan milik pribadi.
Sekarang pertanyaannya adalah apakah itu bisa mendorong kota-kota lain untuk memberlakukan larangan serupa. Sementara operator e-skuter telah membingkai Paris sebagai kebiasaan global, kota-kota besar lainnya telah memberlakukan pembatasan, termasuk Amsterdam dan Shanghai.