Hampir 9.000 petugas polisi, 6.000 anggota militer, dan 199 akademisi dari seluruh Turki termasuk di antara mereka yang diberhentikan.
Pemerintah Turki pada hari Minggu (8/7) memecat lebih dari 18.000 pegawai negeri atas dugaan terkait dengan kelompok-kelompok teror.
Hampir 9.000 petugas polisi, 6.000 anggota militer, dan 199 akademisi dari seluruh Turki termasuk di antara mereka yang diberhentikan melalui dekrit yang dirilis dalam sebuah Berita Negara atau Official Gazette. Untuk selanjutnya, paspor mereka akan dicabut. Demikian seperti dikutip dari Telegraph, Senin (9/7).
Pemecatan ini terjadi sehari sebelum Recep Tayyip Erdogan (64) disumpah untuk masa jabatan keduanya, menyusul kemenangannya dalam pemilu presiden pada bulan lalu.
Erdogan telah melakukan serangkaian pembersihan sejak kudeta gagal pada Juli 2016. Kudeta itu dituding upaya militer Turki untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Turki menuding Fethullah Gulen, ulama dan pengusaha yang hidup di pengasingannya di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebagai dalang di balik kudeta gagal tersebut. Selain itu, status darurat diterapkan dan sejumlah pegawai negeri 'dirumahkan'.