Seluruh koneksi internet seluler dan broadband ditangguhkan di Kashmir sejak 5 Agustus 2019.
Layanan internet akan dipulihkan sebagian di Kashmir setelah penangguhan berlangsung selama lima bulan. Namun, media sosial masih akan dilarang.
Keputusan untuk memulihkan layanan internet setelah pemadaman terpanjang yang pernah diberlakukan mengikuti keputusan mahkamah agung pekan lalu yang menyebut bahwa penangguhan tidak terbatas ilegal dan sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Para hakim kemudian memerintahkan peninjauan dalam waktu sepekan.
Pada Selasa (14/1), pemerintahan Kashmir menyatakan bahwa lembaga-lembaga seperti rumah sakit, bank, kantor-kantor pemerintah, hotel serta perusahaan tur akan dapat kembali terhubung dengan layanan internet dengan catatan mereka hanya bisa mengakses situs yang masuk dalam "daftar putih".
"Pembatasan sepenuhnya pada aplikasi sosial media dan virtual private network berlaku untuk saat ini," demikian bunyi surat perintah yang dikeluarkan oleh Shaleen Kabra, sekretaris utama Departemen Dalam Negeri Jammu dan Kashmir.
Perintah tersebut akan tetap berlaku hingga minggu berikutnya, sementara proses peninjauan kembali berlangsung.