Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pembangunan rendah karbon akan menjadi salah satu sorotan utama dalam RPJMN 2020-2024.
Sebagai salah satu negara dalam daftar 10 ekonomi terbesar di dunia berdasar produk domestik bruto yang diukur dengan paritas daya beli, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam 10 tahun terakhir.
Pada periode 2007-2017, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,69% per tahun. Indonesia juga telah berhasil memangkas tingkat kemiskinan sejak 1999, hingga mencapai di bawah 10% pada 2018.
Namun, harus diakui pula bahwa terkadang pertumbuhan ekonomi tidak melulu membawa kabar positif, terutama bagi lingkungan dan perubahan iklim.
Pada Oktober 2018 lalu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merilis Special Report on Global Warming of 1.5ºC, sebuah laporan yang mengulas dampak perubahan iklim terkait naiknya pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius dan efek rumah kaca.
Naiknya suhu bumi antara 1,5-4 derajat Celsius akan memengaruhi produksi makanan dan meningkatkan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim. Pembakaran lahan gambut akan membuat kualitas hidup masyarakat menurun. Penggunaan energi dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan krisis energi dan air. Fakta-fakta tersebut hanya sedikit dari banyaknya dampak negatif perubahan iklim bagi Indonesia.
"Indonesia menyadari betul dampak negatif dari perubahan iklim, keadaan yang sudah dirasakan, serta potensi yang mungkin terjadi. Untuk itu, Indonesia meluncurkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-24 di Katowice, Polandia, Senin (10/12) seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id.