Indonesia pun diminta memanfaatkan posisinya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk mendorong resolusi penghentian kekerasan HAM di Palestina.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menyebut Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, serangan balasan kepada militan Palestina, Hamas, banyak menyasar sipil, terutama anak-anak, bahkan memutus suplai listrik dan makanan,
"Tindakan biadab zionis Israel yang jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadikan rakyat Gaza tanpa air dan makanan, tanpa listrik. Ini merupakan kejahatan perang lantaran menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," ujarnya dalam keterangannya.
Kharis melanjutkan, segala tindakan perlawanan yang dilakukan para pejuang Palestina adalah sah. Sebab, merupakan upaya melawan dan membela diri atas agresi Israel yang brutal dan keji.
Ia pun meminta pemerintah memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk mendorong resolusi penghentian kekerasan HAM di Palestina. "Yaitu, pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, penggunaan bom fosfor, menjadikan kelaparan sebagai senjata perang, dan banyak kekejian lainnya."
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggalang kekuatan untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Utamanya mempertimbangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.