Larangan itu menargetkan layanan yang dikelola negara terlebih dahulu, sebelum diperluas "sedikit demi sedikit".
Kandidat Presiden Prancis Marine Le Pen berencana sedikit demi sedikit mengeluarkan aturan mengenai larangan mengenakan jilbab jika terpilih sebagai Presiden Prancis.
Hal itu diamini oleh Wali Kota Perpignan Louis Aliot, yang merupakan sekutu dan mantan teman hidup Le Pen. Dalam sebuah wawancara dengan radio France Inter, Louis Aliot menyebutkan larangan jilbab adalah salah satu dari beberapa alat politik untuk melawan "Islamisme", tetapi penerapannya perlu dilakukan "secara bertahap".
Larangan itu harus menargetkan layanan yang dikelola negara terlebih dahulu, sebelum diperluas "sedikit demi sedikit". "Akan ada perdebatan di parlemen dan kemudian akan ada pilihan," katanya.
Sekutu Le Pen lainnya, Wali Kota Mediterania Frejus David Rachline, pada Senin (18/4) mengatakan pendiriannya. "Kami tidak ingin menyerang orang. Semua wanita berhijab itu bukan Islamis," katanya.
Le Pen sebelumnya mengatakan bahwa jilbab tidak dapat dilihat sebagai tanda keyakinan agama seseorang, tetapi merupakan "seragam Islam" yang harus dilarang dari ruang publik Prancis.