Jokowi pastikan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk junta dan seluruh stakeholders di Myanmar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dirinya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utama perbudakan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurutnya, hal yang menyentuh kepentingan rakyat harus menjadi perhatian penting para pemimpin bangsa, termasuk pelindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia.
Terkait dengan kasus TPPO di Myanmar, Jokowi mengatakan, Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders di negara tersebut untuk kepentingan kemanusiaan.
Jokowi menegaskan, pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Five-point Consensus memandatkan ASEAN harus terlibat dengan semua stakeholders.
“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” ucap Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Jokowi, terpenting untuk Indonesia adalah kebersamaan bukan pengakuan. Melakukan pendekatan, ucap Jokowi, bukan berarti memberikan pengakuan.